Hak angket kecurangan pemilu baru sebatas usul, fraksi penggagas 'belum sound' - 'Yang mendukung saja masih maju-mundur'
“Sebagai dua negara demokrasi terbesar di dunia, kedua negara ini harus tetap berkomitmen pada supremasi hukum dan kedaulatan bagi semua negara,” ujarnya.
Tak sedikit yang lantas melihat Prabowo tak layak dianugerahi pangkat itu karena saat itu Prabowo dipecat. Apakah betul ia dipecat?
Prabowo menegaskan akan meneruskan kebijakan dari pemerintahan Jokowi dan "memperbaiki apa yang perlu" diperbaiki.
Iklan Kementerian Pertahanan satu halaman penuh di Harian Kompas yang menampilkan wajah dan klaim keberhasilan Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan memicu kontroversi. Iklan itu terbit pada eight Januari lalu—satu hari seusai debat calon presiden yang menyorot kinerja menteri pertahanan itu.
He also accused the EU of “unfair” treatment above tariffs imposed on Indonesian exports which include palm oil.
A previous rival of Widodo who lost two presidential races to him, Subianto embraced the popular chief to operate as his Di Sini heir, even deciding upon Widodo’s son as his functioning mate, a preference that ran up against constitutional age limitations and has activists concerned about an rising political dynasty while in the twenty five-12 months-aged democracy.
This includes buying forty two Rafale fighter jets and advancing collaborations with foreign counterparts like France to improve the armed forces's acquisitions.
"Individuals who had been detained, the political detainees whom I was accused of kidnapping are now in my camp, supporting me. Do not politicise human rights challenges," mentioned Mr Prabowo.
Namun pengaturan serupa tidak dilakukan oleh Prabowo. Akibatnya, bermunculan kritikan yang mengatakan Prabowo menggunakan posisinya sebagai menhan untuk keuntungan politik.
The results have provoked panic amongst activists, nonetheless, that accountability for earlier atrocities will fade even more less than Prabowo, and that his long term government will likely have minimal regard for human legal rights.
"Memang sejak awal musim kampanye ini Prabowo sering sekali menunjukkan sikap-sikap dan perilaku yang jauh dari etika dan norma-norma yang berlaku."
Karena tidak ada regulasi yang rinci, menurut Titi, peserta Pilpres dan pihak-pihak yang berkaitan dengan mereka bisa secara leluasa memanfaatkan anggaran negara maupun jabatan publik untuk kepentingan elektoral.
Info dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan